Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy, MAP.

 

Sekolah negeri maupun sekolah Muhammadiyah punya pilihan, mau masuk zonasi boleh, tidak masuk zonasi juga tidak apa-apa. Misalnya, kalau SMA Muhammadiyah 1 Taman – Sidoarjo (SMAMITA) ini siswanya banyak yang dari luar zona, maka sebaiknya jangan masuk zonasi.

Karena kalau sudah masuk zonasi, tidak boleh lagi terima dari luar itu. Tetapi dengan catatan, ya dia tidak ikut kebagian kalau ada penjatahan siswa.

“Tapi kalau sekolah Muhammadiyah belum berani seperti SMAMITA, disarankan masuk zonasi, karena didalamnya nanti masuk pembagian siswa.” Kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud), Prof. Muhadjir Effendy, MAP. Ketika memberikan motivasi pendidikan, peresmian Gedung Smamita Tower, Ahad (19/08/2018).

Baca: Mendikbud dan Ketum PP Muhammadiyah resmikan Gedung Smamita Tower

Jadi, untuk sekolah swasta tidak sampai tidak kebagian siswa, maka nanti harus ada pembagian di zona-zona itu, baik yang negeri maupun yang swasta, dalam penerimaan siswa baru. Dan itu nanti akan terus dilakukan. Penataan-penataan dari zonasi itu tidak hanya penerimaan siswa baru, termasuk juga penataan guru. Karena, guru sekolah negeri itu juga banyak masalah. Karena di Indonesia itu ada 736 ribu guru tidak tetap di sekolah negeri, dan 500 ribu adalah guru SD.

Dan tantangan berat untuk sekolah Muhammadiyah adalah, sekolah harus diatasnya sekolah negeri. Karena kalau tidak diatasnya negeri, nanti tidak laku. Dan kenaikan anggaran di Kemendikbud, akan menaikkan kualitas sekolah-sekolah negeri. Akan diterapkan Zonasi, nanti Sidoarjo ini akan dibagi beberapa zona, kemudian sekolah itu tidak lagi seleksi untuk negeri terutama. Tidak ada sekolah favorit, semua sekolah favorit.

Baca juga: Mendikbud fasih ber-Qasidah

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah. Maka, pendidikan itu ada urusan pemerintahan yang terdesentralisasi. Artinya, diserahkan kewenangannya kepada daerah, untuk SMA/SMK itu Provinsi. Dan untuk SD SMP itu ke Kabupaten Kota. Namanya urusan Konkuren, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Studi banding itu harus perhatikan tiga T

Menurut penjelasan Mendikbud, pemerintah pusat kewenangannya akan semakin dipersempit, hanya pada perencanaan strategis, regulasi dan pengawasan. Untuk yang lain, sudah diserahkan ke daerah.

Dari waktu ke waktu semua itu akan terasa. Misalnya, anggaran tahun depan (2019), itu mengalami kenaikan yang sangat besar dari 440 Triliun, sekarang menjadi hampir 480 Triliun, kenaikannya sekitar 40 Triliun, sangat besar anggaran pendidikan.

“Tetapi, justru anggaran kemendikbud dikurangi. Kalau tahun kemarin itu sekitar 40 triliun, sekarang tinggal 35 Triliun Lebih. Artinya, dikuriangi 4 triliun 224,22 triliun. Jadi anggaran pendidikan secara keseluruhan naik, anggaran kemendikbud turun.” Kata Menteri utusan dari Muhammadiyah itu.

Kenapa, anggaran sebagian besar dikirim ke Provinsi, Kabupaten Kota, dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus). DAK ini ada bentuk alokasi Fisik, untuk gedung-gedung, dan BOS itu sendiri atau Bantuan Operasional Sekolah. Artinya, kemendikbud peranannya akan semakin berkurang. Hanya pada rencana strategis, membuat regulasi atau aturan, dan mengawasi.

Dengan begitu, tidak ada bantuan-bantuan yang sifatnya cuma-Cuma. “Dan mohon doanya, saya tetap istiqomah membawa kemendikbud untuk memajukan pendidikan.” Harap Mendikbud kepada para kepala sekolah dan juga tamu undangan yang hadir.

Baca juga: Ini enam karakter yang harus tumbuh di sekolah

Mendikbud merasa sangat senang, baik  mulai dari SD, SMP sampai SMA, rata-rata sudah menjalankan apa yang digaungkan selama ini, tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). “Inilah sekolah yang berkarakter saya kira, contohnya SMAMITA Sidoarjo. Dan inilah sekolah yang ada dibenak saya. Reformasi sekolah itu, sebetulnya juga sekolah negeri, seperti sekolah ini.” Ujar Menteri kelahiran Madiun 1956. Emil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here