Hari Wijayanti, S.Pd., guru PKn Smamita

Covid-19 membuat perubahan besar terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akankah Covid-19 mempengaruhi kedaulatan negara?. Berikut penuturan Hari Wijayanti, S.Pd., guru PKn SMA Muhammadiyah 1 Taman (Smamita)

Dahulu, Ancaman terhadap keutuhan NKRI berupa ancaman militer, ancaman fisik penjajah menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman itu bisa di taklukan berkat gotong-royong dan kekompakan semua komponen bangsa. Hari ini, NKRI mendapat ancaman namun bukan fisik, melainkan serangan musuh yang tidak nampak, yakni virus mematikan atau yang di kenal dengan sebutan virus corona (Covid-19). Virus ini pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Lalu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Sejak kemunculannya sebagai wabah mengerihkan, perlahan seiring semakin meningkatnya penderita virus corona, virus ini mampu melemahkan ketahanan nasional Indonesia. Virus corona tanpa disangka membawa kerugian yang luar biasa signifikan pada hampir seluruh lini kehidupan warga negara Indonesia.

Ancaman virus corona menjadi suatu pandemic serius yang harus diselesaikan Negara Indonesia, sehingga Negara Indonesia harus memiliki ketahanan nasional yang kuat untuk melindungi segenap rakyatnya dari bahaya ini. Ketahanan nasional dalam menghadapi pandemic virus corona akan terbentuk jika setiap warga memiliki wawasan nusantara. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal untuk memutus penyebaran rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara menyeluruh demi melindungi bangsa dan negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia beserta stakeholdernya segera mengambil berbagai tindakan agar dapat menghentikan penyebaran virus ini. Setiap tindakan yang dibuat pemerintah hendaknya memperhatikan kemampuan penduduk terhadap fasilitas pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya. Sebagaimana tindakan berupa kebijakan untuk karantina wilayah maupun Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB). Kebijakan tersebut ternyata membawa dampak merugikan pada rakyat kecil. Begitu banyak pekerja lepas di Indonesia, mereka mendapatkan penghasilan yang cukup digunakan untuk makan hanya pada hari itu juga. Sebagai contohnya adalah permintaan layanan ojek online, terutama setelah diberlakukannya kerja dari rumah alias work from home. Mereka mengeluhkan sepinya penumpang yang berakibat pada bagaimana mereka bisa makan atau bahkan menghidupi keluarganya pada hari itu. Sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang juga memperhatikan mereka yang lemah sesuai dengan asas kepentingan yang sama.

Dampak dari payung hukum PP PSPB maupun UU No. 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah bahkan mampu menyebabkan kelumpuhan ekonomi masyarakat. Kelumpuhan ekonomi ini justru tidak kalah mengerihkan dengan kematian nyawa. Sebagaimana kasus yang terjadi seperti kerugian ekonomi yang harus diderita oleh pelaku usaha. Ribuan penjual barang dan jasa terancam gulung tikar.

Maka masalah tersebut tentu tidak mencerminkan asas wawasan nusantara yang mewajibkan terciptanya keadilan, Selain itu, Pandemi corona juga menyebabkan melambungnya harga masker dan menipisnya perlengkapan mereka dalam merawat pasien pengiadap suspect corona. Selain masker, hampir seluruh instansi tenaga medis mengeluhkan kurangnya fasilitas penunjang alat kesehatan akibat persediaan mereka yang semakin langka. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas kejujuran solidaritas dan kerja sama.

Kebijakan karantina wilayah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan biasa disebut dengan istilah lockdown. Lockdown tentu merupakan suatu protocol yang sangat sulit untuk diterapkan secara maksimal dalam negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena aspek-aspek trigatra yang mencakup letak geografis wilayah Indonesia, kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alamnya.

Letak geografis Indonesia yang berupa pulau-pulau menyebabkan tidak meratanya persebaran infrastruktur yang dibutuhkan setiap daerah dalam memberantas virus covid-19. Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara satgas Covid-19 Papua Silwanus Sumule menjelaskan kebijakan mengisolasi wilayah Papua diambil karena infrastruktur kesehatan disana sangat terbatas.

Virus corona menjadi ancaman, tantangan, halangan dan gangguan (ATHG) yang menguji kekuatan nasional Indonesia. Berbagai media yang turut mengabarkan informasi terkait dampak pandemic virus ini menciptakan kepanikan masa yang luar biasa. Hal ini mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat untuk bebas berserikat, berkumpul, maupun berpindah tempat. Perubahan tatanan sosial saat menghadapi wabah virus corona menyebabkan disorganisasi karena masyarakat merupakan mata rantai yang saling terkait. Masyarakat mulai membatasi kontak sosialnya akibat takut tertular virus yang menyerang sistem pernafasan ini. Hal tersebut menyebabkan disfungsi sosial dimana masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya. Selain itu, masyarakat awam mudah terprovokasi oleh berita hoax perlu diberikan adanya edukasi yang menyeluruh dari berbagai pihak.